DPR Kembali Prioritaskan Pembahasan RUU Perampasan Aset
EI - RCTV News
Update : 19/Jan-26
Foto : Ilustrasi
RCTVnews.id – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mulai membuka pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Tindak Pidana yang sebelumnya telah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2025. Namun sempat terhenti dikarenakan alasan tertentu, dan kini pada awal tahun 2026 kembali menjadi Prioritas Pembahasan Tahun 2026.
Sebelumnya, Pembahasan awal RUU Perampasan Aset digelar dalam rapat kerja Komisi III DPR RI bersama sejumlah pihak terkait di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (15/1/2025).
Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Sari Yuliati, Saat itu mengatakan pembentukan RUU Perampasan Aset bertujuan untuk memperkuat upaya pemberantasan berbagai tindak pidana, khususnya kejahatan yang bermotif keuntungan finansial, seperti korupsi, terorisme, dan narkotika.
“Penegakan hukum tidak boleh hanya berorientasi pada pemidanaan penjara, tetapi juga harus fokus pada pemulihan dan pengembalian kerugian keuangan negara,” ujar Sari dalam rapat tersebut.
Sari menegaskan, DPR tidak akan terburu-buru dalam menyusun RUU yang terdiri dari 62 pasal itu. Menurutnya, partisipasi publik menjadi bagian penting dalam proses pembentukan aturan tersebut agar menghasilkan regulasi yang komprehensif dan berkeadilan.
Tahapan awal pembahasan RUU Perampasan Aset difokuskan pada penyusunan naskah akademik, yang selanjutnya akan dilanjutkan dengan pembahasan hukum acara perdata secara terpisah. Proses tersebut akan melibatkan diskusi dengan berbagai elemen masyarakat sipil.
Sementara itu, Kepala Badan Keahlian DPR RI, Bayu Dwi Anggono, menyampaikan bahwa draft RUU Perampasan Aset telah rampung disusun dan terbagi ke dalam 8 bab serta 62 pasal.
Delapan bab tersebut meliputi ketentuan umum, ruang lingkup, aset tindak pidana yang dapat dirampas, hukum acara perampasan aset, pengelolaan aset, kerja sama internasional, pendanaan, hingga ketentuan penutup.
Bayu menegaskan, substansi utama RUU ini adalah memastikan hasil kejahatan tidak dapat dinikmati oleh pelaku, sekaligus menjadi sarana pemulihan aset negara dengan tetap menjunjung kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hak asasi manusia.










